3 Negara Jalin Kerja Sama Dukung Pengendalian Perubahan Iklim, Indonesia, Brasil, dan Kongo

Berita Trend – 3 Negara Jalin Kerja Sama Dukung Pengendalian Perubahan Iklim, Indonesia, Brasil, dan Kongo – Tiga negara yang dikenal memiliki hutan tropis terluas di dunia, Indonesia, Brasil, dan Kongo, menggelar pertemuan tripartit untuk menjalin kerja sama strategis dan sinergis. Kerja sama tersebut mencakup beberapa hal, baik dalam pengelolaan hutan maupun dalam eksperimen lain yang telah berhasil diterapkan oleh ketiga negara dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Pertemuan berlangsung di Sekretariat Delegasi Republik Indonesia di Arena COP-26 United Nations Framework Convention on Climate Change di Glasgow, Skotlandia, awal pekan ini. Dalam keterangan tertulis dari UNFCCC COP-26 Arena, Glasgow, Skotlandia, Jumat (12), Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong yang memimpin pertemuan trilateral ini mengatakan bahwa Indonesia, Brasil, dan Kongo memiliki banyak potensi kerjasama. .” / 11 ./ 2021)

Dalam pertemuan tripartit tersebut, Alo Duhong mengatakan, Indonesia menyampaikan gagasan dan pendapat tentang pentingnya kerja sama ini, serta mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang dapat dilakukan ketiga negara secara bersama (trilateral) atau bilateral.

Menteri Lingkungan Hidup Brasil dan Republik Demokratik Kongo, Alu Duhong, juga menyampaikan pandangan dan pemikirannya tentang kerja sama ini.

Pada saat pertemuan, ketiga negara menyampaikan pandangan yang sama tentang pentingnya kerjasama dalam rangka meningkatkan pengaruh tiga pemilik hutan tropis terbesar dunia dalam negosiasi iklim pada Konferensi Para Pihak ke-26 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. tentang Perubahan Iklim.

“Kemudian kami menyepakati perlunya mengambil inisiatif kerjasama dengan membentuk kelompok kerja yang kuat berdasarkan kepentingan bersama dan prinsip menjembatani kesenjangan,” katanya.

Diharapkan kerjasama ini semakin memperkuat posisi ketiga negara di kancah negosiasi pengendalian iklim global seperti Konferensi Para Pihak ke-26 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan yang terbaik. solusi yang efektif dan tepat. Termasuk upaya mendorong peningkatan pembiayaan berbasis hasil atau pembayaran berbasis hasil untuk REDD+ serta mekanisme pembayaran jasa ekosistem atau pembayaran jasa ekosistem (PES).

Alue Dohong menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat banyak kemungkinan kerjasama dari ketiga negara. Indonesia menawarkan pertukaran pengalaman dan keahlian kepada Republik Demokratik Kongo dan Brasil dalam mengurangi deforestasi, mengendalikan dan mengelola kebakaran hutan dan lahan (karhotla) serta dalam pengelolaan hutan sosial bagi masyarakat.

Brasil memiliki pengalaman luas dalam menerapkan Pembayaran untuk Layanan Ekosistem (PES), mengelola dana iklim melalui Amazon Fund, serta berkolaborasi dalam pengelolaan praktik pertanian dan peternakan rendah emisi, pengelolaan limbah, dan sanitasi.

Republik Demokratik Kongo ingin tahu lebih banyak

Sementara DRC ingin belajar banyak dari Indonesia dan Brasil, DRC mencari dukungan teknis dan bimbingan dari Indonesia dan Brasil dalam program REDD+, pengelolaan hutan lestari, termasuk gambut.

Ketiga negara juga membahas program terkait keanekaragaman hayati dan bioprospecting serta rehabilitasi dan konservasi mangrove.

“Setelah pertemuan itu, saya dan para Menteri Brazil dan Republik Demokratik Kongo menugaskan masing-masing pejabat perwakilan untuk membahas tindak lanjut teknis terkait kemungkinan bidang kerja sama yang dapat dilaksanakan di masa depan, baik dalam kerangka bilateral maupun kerjasama bilateral. Kerja sama segitiga,” kata Alu Duhong.

Pada pertemuan tripartit dari Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong didampingi Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Agus Justianto, Dirjen Perencanaan Hutan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL) Agung Ruandha Sugardiman, Dirjen Perubahan Iklim Pengendalian (PPI) Laxmi Dwanthi, Dirjen KSDAE Wiratno, dan Kepala Kantor Kerjasama Luar Negeri, Deda Reza Meghvar.